Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana pajak tersebut.Baidowi berkata, pembahasan revisi UU Pilkada yang berlangsung saat ini tidak berkaitan dengan putusan MK. Dia membuat klaim, proses perubahan beleid yang diusulkan oleh DPR itu telah dimulai sejak 23 Oktobe